PARLEMENTARIA,
Jakarta - Anggota
Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk
menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon
manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan yang
tergabung dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026.
Desakan tersebut disampaikan menyusul bertambahnya jumlah
peserta yang meninggal dunia selama mengikuti program pelatihan tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Pertahanan, korban meninggal
dunia kini mencapai lima orang.
Korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di
Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain
yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa
Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan
Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.
"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes
Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng
nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan
menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh dalam keterangan tertulis
yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Menurut Oleh Soleh, Kementerian Pertahanan tidak boleh
menganggap murah nyawa para peserta yang meninggal dunia. Mereka merupakan
putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat untuk berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi masyarakat melalui program Kopdes Merah Putih.
"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk
mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri
sebagai calon manajer. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya
nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal
biasa," ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Oleh Soleh juga meminta adanya perbaikan total terhadap sistem
pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada calon manajer Kopdes. Menurutnya,
pendekatan pelatihan harus disesuaikan dengan latar belakang peserta yang
merupakan masyarakat sipil, bukan prajurit militer.
"Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola
pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil
sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan
tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah
menjalani pendidikan kemiliteran," katanya.
Politisi asal Dapil Jawa Barat XI itu menegaskan bahwa tujuan
utama program SPPI dan Kopdes Merah Putih adalah menyiapkan sumber daya manusia
yang mampu mengelola koperasi dan menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Karena
itu, aspek keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama
dalam setiap tahapan pelatihan.
"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi
menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan,
serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa
mendatang," pungkas Oleh Soleh. (rdn)
